MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini Indonesia dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Hampir semua mata penduduk di Indonesia tertuju padanya. Semua merasa bangga bila Indonesia menjadi tuan rumah hajatan empat tahunan negara-negara di seluruh dunia ini.

Apakah mereka salah? Mereka tidak salah, bahkan memang harus bangga jika benar Indonesia menjadi tuan rumah pergelaran akbar ini. Namun yang kami sayangkan penduduk Indonesia tidak berfikir untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bahkan hanya menjadi penghuni penjara di negeri di sendiri. Bila dianalogikan, Indonesia itu seperti manusia yang mementingkan penampilan luarnya saja. Berusaha untuk terlihat cantik dan tampan dengan semua cara. Tanpa memperhatikan organ-organ tubuh yang menjadi rusak karenanya. Bahkan tidak tidak sadar jika organ-organ penting di tubuhnya digerogoti oleh virus yang di yang ditimbulkan obat-obat perawatan kulit dan lain-lain. Begitu juga Indonesia sekarang ini. Banyak yang mengaku nasionalis karena bangga menjadi tuan rumah piala dunia. Namun nasionalisme itu hanya merupakan nasionalisme sempit. Mungkin ironi seperti itu yang sedang menimpa bangsa ini.

Kita membela dan bangga pada merah putih hanyalah sekedar simbolik. Namun ketika kekayaan kita digerogoti dan dieksploitasi orang asing, telekomomunikasi dikuasai orang asing, sektor-sektor ekonomi vital dikuasai korporasi asing, bahkan undang-undang kita yang merupakan dasar pijakan kita telah didekte oleh pihak lain. Dimana kita, jika kita melihat mengapa kita hanya bisa diam memembisu seolah berusaha menutup mata. Membiarkan tanah kelahiran kita diacak-acak orang asing dan dihancurkan olehnya.

Padahal kita tahu bahwa wilayah Indonesia sangat kaya dengan sumberdaya nya. Dari segi pertambangan menurut World in Figure 2003, Penerbit The Economist, USA menempatkan semua hasil tambang Indonesia menempati 11 besar dari negara-negara diseluruh dunia. Dari segi kehutanan indonesia memiliki hutan yang sangat luas dengan keanekaragaman flora dan fauna yang terkandung di dalam. Bahkan Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara-negara di dunia menjadi paru-paru dunia. Selain itu dari segi bahari, Indonesia mempunyai wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi. Terbesar kedua di dunia, memiliki garis pantai 81.000 kilometer terpanjang di dunia, serta memiliki 17.508 pulau dengan segala kandungan kekayaannya yang sangat besar. Posisi sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia menempatkan Indonesia sebagai pemilik keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia, ditambah letak geografisnya yang sangat strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Melalui majalah internal Maritim Indonesia edisi Juli 2007 diketahui bahwa laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang dapat dieks-ploitasi senilai 156.578.651. 400 dollar AS per tahun. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 9.300 per 1 dollar AS, angka itu setara dengan Rp 1.456 triliun. Potensi laut Indonesia tersebut, antara lain berasal dari sektor perikanan senilai 31.939.651.400 dollar AS, dari wilayah pesisir 56 miliar dollar AS, dari sektor bioteknologi 40 miliar dollar AS, dari sektor wisata bahari 2 miliar dollar AS, dari sektor minyak bumi lepas pantai 643 juta dollar AS, dan dari sektor transportasi laut 20 miliar dollar AS. Jika dianalogikan secara sederhana, jumlah potensi laut yang Rp 1.456 triliun lebih itu hampir dua kali lipat APBN tahunan Indonesia. Hal itu berarti, dengan mengeksploitasi potensi laut saja Indonesia sanggup menjalankan roda pemerintahan dengan kemampuan anggaran yang dua kali lipat kekuatannya.

Sebenarnya masih sangat banyak kekayaan alam di negeri ini yang mungkin jika diuraikan semuanya tidak akan selesai. Dengan kekayaan sebesar itu sebenarnya tidak ada alasan bagi suatu negara untuk tidak bisa menjadi negara yang raya. Akan tetapi kemiskinan menjadi fakta tak terbantah. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara berpenduduk termiskin di dunia, sekitar 39,05 juta jiwa versi Badan Pusat Statistik atau lebih dari 100 juta jiwa versi Bank Dunia. Di Indonesia masih ditemukan busung lapar, gizi buruk, banyak anak bangsa yang tidak bisa mengecap bangku pendidikan, APBN yang selalu devisit dan sebagainya yang tak patut ada di negara sekaya ini. Banyak pihak yang mempertanyakan kenapa bangsa yang notabenya kaya banyak ditemukan ciri-ciri negara yang miskin. Jika Republik ini dikelola dengan tegas dan saksama, dikawal penegakan hukum, penciptaan lapangan kerja, redistribusi keadilan sosial dengan mengutamakan kepentingan rakyat, Indonesia tidak pantas menjadi negara miskin.
Sebaliknya, Indonesia bak raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, kita bisa Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri!

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan di atas maka dibuatlah rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini yaitu bagaimana agar Bangsa Indonesia dapat menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri?

Dari rumusan tadi dapat dijabarkan :

1. Bagaimana kondisi aset-aset dan kekayaan bangsa Indonesia saat ini?

2. Seberapa besar aset bangsa Indonesia telah dikuasai asing dan dampaknya?

3. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi penjajahan aset bangsa Indonesia di tengah negara yang kaya ini?

c. TUJUAN PROGRAM

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan seberapa besar kekayaan yang dimiliki Indonesia.

2. Untuk mendeskripsikan jumlah aset Indonesia yang telah dikuasai oleh investor asing serta mengetahui dampak negatif yang dialami oleh bangsa Indonesia.

3. Untuk mendeskripsikan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami Indonesia karena penjajahan aset bangsa.

d. TINJAUAN PUSTAKA

Tuan Rumah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuan rumah adalah n 1 yg empunya rumah; kepala rumah tangga; 2 orang yg mengadakan perjamuan sbg lawan kata tamu; orang yg menerima tamu; 3 yg empunya negeri; penduduk asli: hendaknya kita menjadi -- di negeri sendiri; me·nu·an·ru·mahi v menjadi tuan rumah pd ...: kakak diminta untuk ~ pesta itu krn paman belum juga kembali dr rumah nenek

Nasionalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisasi adalah n proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing menjadi milik bangsa atau negara, biasanya diikuti dng penggantian yg merupakan kompensasi: Pemerintah melakukan -- thd perusahaan asing; me·na·si·o·na·li·sa·si adalah v melakukan tindakan nasionalisasi; menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa dan negara: tindakan pertama pemerintah baru adalah ~ bank-bank asing; me·na·si·o·na·li·sa·si·kan v menasionalisasi

Aset

Menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, aset /asét/ n 1 sesuatu yg mempunyai nilai tukar; 2 modal; kekayaan: -- perusahaan; gerakan rakyat yg memerdekakan bangsa merupakan -- nasional; ber·a·set v mempunyai aset; ada asetnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dianugerahkan kepada rakyat Indonesia. Negara diberi hak untuk menguasai dan bukan untuk memiliki kekayaan tersebut. Itulah yang tersirat dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Hak menguasai dimaksud memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pengelolaannya atas kekayaan yang terkandung dalam bumi, air dan sumber daya alam. Fungsi sebagai pengatur atau regulator diperlukan, agar kekayaan negara tersebut dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian hak mengatur oleh negara tersebut merupakan hak publik, sehingga bersifat eklusif, artinya hak ituhanya dapat dimiliki oleh negara dan tidak dapat dimiliki oleh pihak-pihak lain.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, yang meliputi produksi kayu, batu bara, minyak bumi dan gas alam, emas, perak dan juga mineral tambang lainnya. Semestinya, dengan banyaknya sumber daya alam sebagai kekayaan negara yang sudah dieksploitasi dan potensinya yang melimpah, mampu meningkatkan kesejahteraan dan membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Menurut buku World in Figure 2003, Penerbit The Economist,USA data kekayaan Indonesia adalah:

Kategori	Peringkat
Penghasil Biji-bijian terbesar	6
Penghasil Teh terbesar	6
Penghasil Kopi	4
Penghasil Cokelat	3
Penghasil Minyak Sawit (CPO)	2
Penghasil Lada putih	1
Penghasil Lada hitam	2
Penghasil Puli dari buah Pala	1
Penghasil Karet Alam	2
Penghasil Karet Sintetik	4
Penghasil Kayu Lapis	1
Penghasil ikan	6
Penghasil Timah	2
Penghasil Batu Bara	9
Penghasil Tembaga	3
Penghasil Minyak Bumi	11
Penghasil Natural Gas	6
LNG	1
Penghasil Emas	8

dan bahan tambang lainnya. (http://km.itb.ac.id, Arah Teknologi Kita, 26/06/2006)

Kekayaan alam itu, mestinya menjadi satu kebanggaan bagi bangsa yang berpenduduk 200 juta ini. Namun realitas ini seolah menjadi fatamorgana, ketika bangsa Indonesia hanya bisa “melongo” saat menyaksikan PT.Freeport sejak era Soeharto mengeruk kekayaan Indonesia di Papua. Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT Freeport memproduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$. Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1.5 milyar US$ (www.walhi.or.id. 06/04/04).

Selain itu Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Disini ada 3 dari 6 pulau terbesar didunia, yaitu : Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dgn luas 539.460 km2), Sumatera (473.606 km2) dan Papua (421.981km2).

Indonesia adalah Negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai sekitar 81 ribu km2 atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia dimana sekitar 60% hampir penduduk Indonesia (sekitar 130 jt jiwa) tinggal di pulau yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah RI. Indonesia merupakan Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, dimana di Papua saja terdapat 270 suku.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah selalu menjadi incaran. Nama-nama besar Freeport, ExxonMobile, Newmon, dan Inco yang menguasai sumber-sumber kekayaan alam potensial seperti emas, nikel, gas, dan minyak bumi jelas bukan hal baru. Untuk air minum berlabel Aqua, berasal dari mata air dan dikemas di republik ini, harus kita beli dari Danone dengan harga yang tidak murah. Yang diuntungkan pun para pemodal. Sektor finansial, terutama perbankan, juga tak lepas dari cengkeraman pemodal asing. Jangankan bank-bank papan atas seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Niaga, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Lippo, Bank Bumiputera, NISP, Permatabank, bank-bank kecil pun dilirik investor asing. Belakangan, penjualan bank swasta kepada investor asing kian gencar. Celakanya, kebanyakan bank swasta yang dimiliki asing itu lebih menggantungkan perolehan keuntungan dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang tak lain adalah uang negara. Laba triliunan rupiah yang didapat dari uang rakyat itu kembali ke kantong para investornya.

Dominasi pemodal asing di bidang perbankan tak lepas dari aturan yang membolehkan batas kepemilikan saham asing hingga 99 persen. Batas kepemilikan bank oleh pihak asing di Indonesia jauh lebih liberal dibanding negara lain. Amerika Serikat, negara dedengkot kapitalisme, hanya memberi kepemilikan asing 30 persen. Filipina membatasi kepemilikan asing 51 persen. Thailand dan India sebesar 49 persen. Malaysia, China, dan Vietnam membatasi hingga 30 persen.

Sektor-sektor vital lain pun tak lepas dari serbuan investor asing. Industri telekomunikasi pelan tapi pasti juga dikuasai modal asing. Sektor ritel dan sektor lainnya pun terus digempur pemain asing, sementara para pemain lokal kelabakan. Kibaran bendera modal asing menggerogoti ruang gerak sektor usaha putra-putra bangsa. Ironis, saat kekayaan republik ini bisa menghidupi orang asing, anak-anak negeri sendiri justru telantar.

Semenjak corak perekonomian berubah arah menuju Kapitalistik, bahkan belakangan menjadi lebih liberal, sedikit demi sedikit berbagai asset negara dijual kepada asing dengan alasan memperbaiki kinerja dan penyelamatan APBN. Hal ini sangat nampak terutama saat Presiden Megawati memimpin negeri ini. Padahal, sudah jelas dalam UUD pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh asset yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai bukti nyata, PT Freeport sudah mengangkangi tambang emas terbesar di dunia ini, telah bercokol di Indonesia sudah lebih dari setengah abad. Pemasukan yang diperoleh Freeport McMoran dari PT Freeport Indonesia, dan PT. Indocopper Investama (keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua) mencapai 380 juta dollar (hampir 3.8 trilyun) lebih untuk tahun 2004 saja. (www.walhi.or.id)

Selama 3 tahun hingga tahun 2004, total pengasihan PT. Freeport kepada Republik Indonesia hanya kurang lebih dari 10-13 % pendapatan bersih di luar pajak atau paling banyak sebesar 46 juta dollar (460 milyar rupiah). Belum lagi penguasaan blok cepu oleh Exxon Mobile, di mana Indonesia benar-benar dipermalukan dengan prosentase keuntungan untuk negeri ini sebesar 0%. Maksudnya seluruh hasil yang diperoleh dari blok cepu diterima pihak Exxon Mobile dan pihak Indonesia hanya mendapat pajak darinya. Selain itu Newmont telah melakukan pengapalan pada tambang batu hijau. Batu Hijau adalah sebuah tembaga/emas porphyry dengan kandungan cadangan emas sebesar 11,9juta ons dan 10,6 milyar ton tembaga. PT. Newmont memegang saham 45%, berpatungan dengan Perusahaan Jepang Sumitomo 35% dan sebuah perusahaan Indonesia PT. Pukuafu Indah yang memegang saham sebesar 20%. Anehnya lagi perusahaan-perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari pemerintah untuk melakukan ekploitasi yang sama sekali merugikan bangsa ini. Selain itu pemerintah juga telah melakukan kontrak penjualan LNG Tangguh ke Fujian China sebesar 2,6 juta ton per tahun dengan harga 3,35 dolar per MMBTU selama 25 tahun yang sesungguhnya merugikan bangsa ini sekitar 350 triliun rupiah. Disamping itu muatan laut di Indonesia sebesar 46,8% dikuasai oleh kapal berbendera asing, lebih dari 50% perbankan nasional dikuasai asing. Telekomunikasi dikendalikan asing (Indosat dimiliki Temasek Singapura, disamping 35% saham telkom, dan 98% saham XL juga milik asing), bahkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dengan Singapura telah merugikan kepentingan Pertahanan Keamanan Indonesia.

Sementara perusahaan-perusahaan asing itu berjaya dengan keuntungan yang mereka peroleh dari Indonesia, masyarakat setempat di sekitar kegiatan usaha perusahaan asing tersebut, khususnya pertambangan dan Hak Pengelolaan Hutan, digusur, kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal dan tanah ulayat mereka. Lihat saja, Pegunungan Grasberg di Papua sudah habis dikuras dan sekarang sudah jadi cekungan, sebentar lagi datang hujan Pegunungan Grasberg sudah menjadi danau raksasa. Perusahaan pertambangan emas, perak dan tembaga milik Freeport McMoran tersebut pada 2002, menurut company profile-nya, mencapai rekor volume penjualan tembaga sebesar 1.5 pound net; 2,3 juta ounce emas, dan mengapalkan rata-rata 2,8 juta metrik ton per tahun. Tapi company profile tersebut tidak menjelaskan hasil tambang lain, seperti uranium dsb., yang juga terkandung di dalam tanah yang dikuras dan dibawa ke Amerika itu. PT Newmont Minahasa sudah mengeduk hasil tambang emas di Buyat dan meninggalkan penderitaan berbagai penyakit pada penduduk kampung daerah tesebut, menurut sejumlah LSM, Newmont juga sudah mulai mengelola tanah-tanah pertambangan di Sumatera Utara lewat anak perusahaannya, PT Newmont Pacific Nusantara. Begitu juga dengan penambangan emas yang dilakukannya di Nusa Tenggara yang basecamp-nya Newmont Nusa Tenggara di kawasan Bukit Elang, Desa Tatebal, kecamatan Ropang, kabupaten Sumbawa, dibakar massa pada pertengahan Maret 2007. Di Cepu, Jabar, Exxon Mobil sudah mengambil alih pengelolaan tambang minyak itu. Di udara, Satelit Palapa dan Indosat sudah dikuasai Singapura. Lewat penguasaan udara itu, kita praktis sudah dijajah Singapura, karena hampir semua pembicaraan telepon, faks, handphone, pengiriman data, gambar dsb. Harus melalui satelit yang sudah dikuasai Singapura itu.
Sekarang Malaysia akan membuka perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Konsesi HPH-nya sudah didapat, tinggal membuka hutan dan digusurlah penduduk setempat dari tanah kelahiran mereka demi kepentingan penjualan aset negara. Sungguh sangat memprihatinkan sampai saat ini 90% pertambangan Indonesia dikuasai perusahaan asing. Parahnya kebijakan ini “diperkuat” oleh undang-undang yakni tentang no escape loan yang artinya Indonesia tidak bisa memutuskan kontrak dengan mudah. Jelas ini sangat merugikan negara. Padahal sejak dari awal seharusnya Pemerintah tetap mengacu pada pasal 33 agar seluruh kekayaan alamnya dikelola sendiri, dimana harus ada BUMN yang secara khusus mengelola kekayaan alamnya. Oleh karenanya, UU Migas no 22 harus dicabut. Bisa dibayangkan berapa kekayaan negara yang sudah dikeruk oleh koorporat asing itu!

Perkembangan produksi perminyakan di Indosesia rasanya malah cenderung menurun. Dulu Indonesia pengexpor(nett exporter), kini ikut menjadi importir minyak. Kebutuhan BBM di Indonesia mencapai 1,2 juta barel/hari tapi hanya mampu memproduksi 900ribu barel/hari.

Pertamina saja kalah dengan Petronas. Padahal Petronas itu belajar perminyakan dari Pertamina, tetapi kini jauh lebih kaya dibanding Pertamina. Gedung kembarnya menjulang di Kuala Lumpur. Ironisnya, banyak sekali pemuda/insinyur Indonesia yang bekerja di Petronas. Bahkan pemerintah telah merencanakan menjual 44 BUMN strategis, yang mencakup :

· Sektor transportasi/Perhubungan:

1. Garuda Indonesia

2. Merpati Nusantara Airlines

3. Jakarta Lloyd

4. Bahtera Adiguna

· Sektor Perbankan/Keuangan

1. Bank Negara Indonesia

2. Bank Tabungan Indonesia

3. Asuransi Jasa Raharja

· Sektor Manufaktur

1. Intirub

2. Kertas Blabak

3. Kertas Basuki Rahmat

4. Industri Gelas

5. Inti

6. Semen Batu Raja

7. Semen Kupang

8. Kertas Kraft Aceh

9. Atmindo

· Sektor Engineering

1. Rekayasa Industri

· Sektor Jasa

1. Sucofindo

2. Surveyor Indonesia

3. Pengerukan Indonesia

4. Prasadha

· Sektor Konstruksi

1. Adhi Karya

2. Biramaya Karya

3. Yodya Karya

4. Sarana Karya

5. Waskita Karya

6. Pembangunan Perumahan

· Sektor Perumahan

1. PTPN III

2. PTPN IV

3. PTPN VII

· Sektor Industri Strategis

1. Krakatau Steel

2. Inka

3. Dok Perkapalan Surabaya

4. Dok Perkapalan Koja Bahari

5. Industri Kapal Indonesia

6. Barata

· Sektor Kawasan Industri

1. Kawasan Berikat Nusantara

2. Kawasan Industri Medan

3. Kawasan Industri Makasar

4. Kawasan Industri Wijaya Kusuma

5. Surabaya Industri Rungkut (SIER)

· Sektor Tekstil

1. Industri Sandang

2. Cambrics

· Sektor Properti

1. Jakarta International Hotels Development

Padahal, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia, Masyarakat Indonesia sebagian besar tidak setuju (69.7%) munculnya perusahaan asing yang mengelola kekeyaaan alam Indonesia. Hanya 9.7% yang setuju / sangat setuju. Alasan ketidaksetujuan, sebagian besar (32.2%) karena kekayaan alam itu berada di Indoensia sudah selayaknya kekayaan alam itu dikelola oleh perusahaan asal Indonesia.( www.lsi.co.id. 11/08/2006)

Bila saja seluruh asset ini benar-benar dikelola oleh negara, maka biaya pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi sangat mungkin menjadi gratis, paling tidak murah.

Mengagumkan sekaligus mencengangkan. Dengan segala potensi kekayaan yang ada rakyat negeri ini masih juga banyak yang terpuruk. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua untuk membangun negeri ini. Kemiskinan menjadi fakta tak terbantah. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara berpenduduk termiskin di dunia, sekitar 39,05 juta jiwa versi Badan Pusat Statistik atau lebih dari 100 juta jiwa versi Bank Dunia. Jika ambang batas kemiskinan (poverty threshold) diukur dari kegagalan pemenuhan hak-hak dasar (basic rights) atau dengan skala pendapatan di bawah 1-2 dollar AS per hari. Kegagalan menangani bencana, rentetan wabah penyakit, dan tragedi busung lapar melengkapi potret buram itu. Kemasyhuran zamrud khatulistiwa dan lautan kolam susu kian diragukan. Namun, ironisnya meskipun kekayaan negara yang ada di perut bumi pulau ini sudah banyak dikuras, nasib sebagian rakyatnya masih memelas. Bagaimana mungkin negeri yang kaya sumber alam dan bertanah subur justru menjadi ladang persemaian tragedi kemiskinan?

Namun, mari kita gunakan logika terbalik. Selama ini, diagnosis problem kemiskinan cenderung mengabaikan kekayaan bangsa —yang kasatmata— dan orang-orang kaya di republik sebagai faktor determinan. Di tengah kemiskinan yang menjerat, ada manusia-manusia superkaya kelas dunia. Majalah Forbes Asia (18/9/2006) merilis daftar 40 orang superkaya Indonesia, dengan total kekayaan 22,27 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 200 triliun. Celakanya, di antara daftar taipan superkaya itu bercokol pemain lama, termasuk pembobol uang negara yang mengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hasil survei Merrill Lynch dan Capgemini tahun 2006 juga tidak kalah heboh. Menurut kedua perusahaan jasa keuangan internasional itu, sepertiga jumlah miliarder di Singapura adalah warga Indonesia. Sepertiga dari total aset 55.000 orang terkaya di Singapura, sebesar 260 miliar dollar AS, adalah milik warga Indonesia (WNI) yang punya izin tinggal tetap di sana. Dari 55.000 orang terkaya itu, 18.000 orang adalah WNI yang berdomisili di Singapura dengan kekayaan 87 miliar dollar AS (sekitar Rp 800 triliun). Belum lagi jika ditambah kekayaan WNI yang disimpan dan diinvestasikan di negara lain. Padahal, RAPBN 2007 saja hanya berkisar Rp 713,44 triliun.

Lantas, seberapa besar kekayaan bangsa yang dapat dinikmati rakyatnya? Globalisasi ditandai pergerakan modal secara bebas, melampaui batas-batas negara- bangsa. Indonesia ternyata menjadi surga bagi pemodal asing yang bergiat menguasai sumber daya yang vital. Investor asing melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku yang murah dan melimpah serta penduduknya sebagai pangsa pasar yang potensial. Kita pun cenderung salah kaprah memaknai investasi asing sebagai suntikan dana segar dari pemodal. Padahal, aliran modal asing itu sejatinya menjadi parasit yang mengisap. Mereka beternak uang dengan menumpang mencari makan di republik ini.

Ditengah-tengah limpahan aset negeri ini dan pesta pora perusaan asing atas kekayaan kita, Indonesia memiliki hutang sebesar 148 juta miliar rupiah. Kemiskinan negeri ini dapat dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin anak bangsa yang mencapai 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 % (BPS), itu jika garis kemiskinan 153 ribu rupiah per kapita per bulan. Jika garis kemiskinan disesuaikan dengan standart Bank Dunia, yaitu 540 ribu per kapita per bulan,maka jumlah anak bangsa yang terperangkap kemiskinan mencapai 109 juta jiwa atau 49,5 % da bisa dikatakan nyaris setengah jumlah penduduk total. Di negeri ini ada 4,1 juta bayi atau 20 % menderita gizi kurang dan 8 % diantaranya menderita gizi buruk (Seputar Indonesia, 100308). Kemiskinan ini salah satunya disebabkan oleh sangat terbatasnya jumlah lapangan perkerjaan yang tersedia di Indonesia, saat ini jumlah pengangguran mencapai 42 juta jiwa. Pengangguran ini dimulai dari tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Selama ini pemerintah Indonesia belum bisa memberikan pemerataan pendidikan yang layak bagi anak-anak bangsa. Di ibu kota saja dari 2552 SD dan SMP, ada 437 diantaranya rusak total. Dari angka tersebut hanya 22 ruang kelas saja yang bisa di rehab oleh APBD DKI Jakarta 2008, sisanya terpaksa di segel karena membahayakan siswa (Media Indonesia, 260208). Kondisi infrastruktur di negeri ini pun memprihatinkan, bukti nyatanya dalah kondisi jalan, dari total panjang jalan nasional saat ini yaitu 34.268 km, 2.770 km diantaranya rusak ringan, dan 3.844 km rusak berat. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian ekonomi yang mencapai puluhan milyar rupiah dan tersendatnya mobilitas sosial. Namun tidak hanya itu, kondisi jalan yang rusak juga telah merenggut hidup anak-anak bangsa ini. Data dari YLKI menyebutkan, pada bulan Januari sampai Maret 2008 saja tidak kurang dari 35 orang tewas di Jakarta. Sedangkan dari total korban lalu lintas secara nasional yang mencapai 30 ribu jiwa per tahun, 3000 orang diantaranya meninggal akibat kondisi jalan yang rusak (Media Indonesia, 060508).

Jumlah penduduk Indonesia yang besar sejatinya merupakan sumber tenaga kerja yang berlimpah. China dan India menjadi raksasa ekonomi dengan memanfaatkan penduduknya sebagai tenaga kerja yang produktif. Jika republik ini dikelola dengan tegas dan saksama, dikawal penegakan hukum, penciptaan lapangan kerja, redistribusi keadilan sosial dengan mengutamakan kepentingan rakyat, Indonesia tidak pantas menjadi negara miskin.

Sesungguhnya kondisi serupa yang dialami negeri ini juga pernah terjadi pada Malaysia. Ketika Malaysia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 bersama Korea Selatan, Thailand, Indonesia, dan Filipina, semua negara ini terjun bebas secara moneter. Semua negara menerima uluran bantuan dari IMF dengan kadar berlainan, kecuali Malaysia. Perdana Menteri Malaysia pada saat itu Dr. Mahathir Mohammad, sama sekali tidak berminat untuk menggandeng IMF. Ia tantang habis ortodoksi IMF dan seluruh resepnya ia lawan. Usaha Mahathir ini ditentang oleh sebagian tokoh Malaysia, namun Ia tidak gentar. Dengan melawan resep IMF, Malaysia justru makin mantap dan kuat, sampai sekarang. Mahathir yang saat ini dikenang karena berhasil membawa Malaysia dari pasar finansial global pada saat dilanda krismon. Hasilnya pun sangat menakjubkan. Ketika Mahathir pertama kali menjadi Perdana Menteri, seperempat (25%) penduduk Malaysia tergolong miskin dan ketika Ia lengser tinggal 5% penduduk yang tergolong miskin. Penghasilan per kapita Malaysia juga melonjak 3 kali, kini sekitar sepuluh ribu dolar.

Pengalaman yang sama pun pernah dialami oleh negara-negara Amerika Latin dimana pembangunan ekonomi, sosial dan politik selama tahun 1980-an sampai 2000 yang mengikuti arahan dan keinginan Washington sebagai rujukan terbukti gagal membawa kesejahteraan dan keadilan. Di Brazil dan Meksiko, dua negara besar di Amerika Latin, pertumbuhan ekonomi itu hanya berkisar 3%, separoh dari pertumbuhan sebelumnya pada 1940-1980 sebelum mengikuti arahan Washington. Bisa dimengerti jika kemudian muncul tokoh-tokoh yang menekankan kemandirian, kedaulatan, kemerdekaan, dan menolak untuk dipecundangi Amerika Serikat. Diantara tokoh itu adalah Hugo Chavez, Presiden Venezuela, tokoh yang paling terkemuka dalam gerakan menentang dominasi politik dan ekonomi Washington di Amerika Selatan. Kunci kemenangan Chavez terletak pada keberaniannya untuk menomorsatukan kepentingan rakyat di atas program pembangunan lainnya. Selain itu Chavez juga melakukan nasionalisasi industri minyak, gas dan sumber daya mineral lainnya yang menyebabkan simpanan nasional Venezuela semakin tebal. Pertumbuhan ekonomi Venezuela pada 2006 mencapai angka 10,5%, sebuah pertumbuhan yang tidak pernah terbayangkan ketika pimpinan Venezuela sebelum Chaves menjadikan Venezuela menjadi halaman belakang Washington.

Pengalaman me-nasionalisasikan aset-aset bangsa juga pernah dilakukan oleh Bolivia semenjak 1 Mei 2006 atas seluruh industri gas alam mereka. Saat itu hanya ada dua pilihan bagi korporasi asing yang telah menjarah sumber daya Bolivia lewat kontrak karya dan kontrak production sharing yang terlalu menguntungkan pihak asing. Dua pilihan itu adalah pengusiran dengan paksa (expulsion) atau nationalization. Ternyata Exxon Mobil Amerika Serikat, Total Prancis, Repsol Spanyol, British Petroleum dan semua korporasi asing tidak ada yang hengkang, semua tetap menambang di Bolivia dengan kontrak baru yang jauh lebih menguntungkan Bolivia.

Dari pengalaman Malaysia Venezuela dan Bolivia diatas, pemerintah seharusnya mulai menasionalisasikan aset-aset negara yang dikuasai oleh asing terutama dalam sektor pertambangan, kalau perlu menasionalisasikan secara sepihak (paksa). Bung Karno berkata bahwa, yang lain kita simpan di tanah sampai para insinyur kita mampu mengarap sendiri. Dalam sidang di pengadilan Scheveningen, majelis hakim mempertanyakan apakah bangsa Indonesia mampu mengurus diri sendiri di alam merdeka yang dikendaki oleh Bung Hatta bersama mahasiswa Indonesia yang bergabung dalam Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Bung Hatta mengatakan,”Saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam di laut daripada dijajah Tuan-tuan.”. Pesan untuk membatasi eksploitasi bahkan kita harus mengelolanya sumber daya alam sendiri, harus kita ingat selalu. Pemerintah jangan takut terhadap investor asing yang tidak percaya untuk menanamkan modalnya di Tanah Air karena nasionalisasi secara sepihak tersebut. Apakah pemerintah takut apabila mereka melarang komoditas-komoditas tertentu untuk diekspor ke Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu ketika harga kedelai melonjak tajam dikarenakan merosotnya nilai tukar rupiah dan karena siasat mereka untuk membuat negara seperti Indonesia kocar-kacir. Kejadian seperti waktu itu tentu saja tidak akan terjadi apabila pemerintah tidak tergantung pada impor kedelai yang menjadi bahan baku pembuatan makanan khas Indonesia tersebut. Padahal apabila pemerintah bisa mengoptimalkan produksi kedelai di tanah yang subur maka pemerintah tidak perlu khawatir jika harga kedelai di luar negeri itu melonjak tajam karena produksi kedelai di Tanah Air mencukupi. Lalu kenapa pemerintah harus takut dengan mereka?

Hendaknya pemerintah mencontoh gaya kepemimpinan Juan Evo Morales (Bolivia) yang dengan gagah berani menentang arogansi Amerika dan telah mengakhiri domonasi asing (investor asing) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Negaranya hanya dalam kurun waktu 10 bulan. Bukankah ketika investor asing tidak lagi menanamkan modalnya di Indonesia akan membuka jalan bagi investor lokal untuk menanamkan modalnya dan tentu saja laba yang dihasilkan akan dinikmati oleh bangsa sendiri. Mungkin nasionalisasi secara sepihak agak sedikit sulit dikarenakan dengan adanya UU yang lebih menguntungkan pihak investor asing tersebut. Tetapi, pemerintah yang menjadi tuan rumah bagi investor asing seharusnya bisa menasionalisasikan aset-aset negara. Ketika pemerintah sudah menasionalisasikan aset-aset negara maka pemerintah akan terhindar dari kemerosotan ekonomi yang mendadak karena mungkin saja para investor asing yang memiliki saham hampir 100 % tersebut menarik modalnya secara bersamaan dan dalam waktu yang bersamaan pula. Kalau saja aset-aset negara ini masih dikuasai asing maka tidak mungkin apabila mereka akan memberikan arahan-arahan (“tekanan-tekanan”) apa yang harus dikerjakan. Ketika aset-aset telah menjadi milik negara secara penuh maka pemerintah harus segera melakukan penertiban semua aset negara dan melakukan sertifikasi aset yang dikuasai pemerintah pusat dan daerah. Karena selama ini sistem administrasi di hampir semua aspek, baik aset berupa tanah, bangunan maupun peralatan dirasa masih lemah. Itulah yang menyebabkan inventarisasi barang milik negara selama ini belum tercatat sebagaimana mestinya.

Menurut Kwik Kian Gie apabila Indonesia tidak mendapat bantuan dari Luar Negeri maka pembangunan yang sudah berjalan tidak dapat serta-merta dihentikan dengan konsekuensi pemberhentian semua pekerja yang terlibat. Kalau anggaran pembangunan tidak akan ditunda, sedangkan dalam program kerja pembangunannya sudah difokuskan pada proyek-proyek padat karya, maka tidak ada dampak pada pengangguran yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan seperti itu yang paling cepat adalah dengan mencetak uang atau pemerintah bisa melakukan pinjaman. Tetapi, pinjaman tersebut bukan dari luar negeri maupun asing melainkan pinjaman ( hutang ) kepada rakyat dalam rupiah dengan menerbitkan obligasi dan yang paling penting dari itu semua adalah pemerintah harus tetap menasionalisasikan aset-aset negara secepatnya agar kekayaan negri ini bisa rakyat Indonesia rasakan dan Indonesia bisa Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya dengan segala keanekaragaman yang terkandung di dalamnya. Mulai dari sumber daya alam yang terkandung di dalam laut dan di darat, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat dipebaharui. Negara ini pun tidak kekurangan sumber daya manusia untuk mengolah kekayaannya dengan 200 juta penduduknya. Akan tetapi selama ini kekayaan bangsa ini justru digunakan untuk memperkaya bangsa–bangsa asing yang rakus akan kekayaan dan kekuasaan yang menjadikan pemerintahan di Indonesia sarat akan campur tangan asing yang berdalih menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkin jika dilihat dengan kasat mata, mereka seperti membantu Indonesia, namun sebenarnya mereka menjerumuskan Indonesia pada lubang kehancuran. Dengan menanamkan modalnya di Indonesia, maka mereka bebas mencuri kekayaan kita yang sebenarnya merupakan sumber kesejahteraan rakyat Indonesia Hal itu menyebabkan rakyat negeri ini tidak bisa menikmati hak-hak mereka dan justru jatuh ke lubang-lubang kemiskinan dan kesengsaraan. Untuk mengembalikan seluruh kekayaan ibu pertiwi kepada anak-anak bangsa maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan meninjau kembali kontrak-kontrak ekonomi aset berharga negeri ini yang telah disepakati dengan investor asing. Supaya kontrak yang merugikan Indonesia dan lebih menguntungkan pihak asing itu bisa dibatalkan. Sehingga kita bisa melakukan nasionalisasi pada segala sumber kekayaan milik bangsa ini. Bila kekayaan negeri ini bisa kita olah sendiri dan kita maksimalkan hasilnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia maka kita tidak akan menjadi negara yang miskin lagi. Selain itu pemerintah yang akan datang haruslah pro dengan kemandirian bukan pro hutang luar negri. Dan beliau haruslah tegas terhadap pihak asing yang hendak memperbudak bangsa Indonesia (tidak bersikap inlander).

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Asett

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.phpp

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.phpp

http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/uu2002/penjuu22%2701

http://www.indonesiamatters.com?43071?curency-exchange-rate

http://siteresourches.worldbank.org/INTIINDONESIA/resourches/publication

http://carockroro.multiply.com/journal/item/61/

http://www.nijarhisam.web.id/2007/01/siapa-bilang-indonesia-miskin.html

http://djkn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=1

Aprilian Hermawan. Indonesia negara kaya, siapa bilang?. http://web.bisnis.com/artikel/2id1088.html

Tun Kelana Jaya. Ada Apa Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia?. http://www.hayatulislam.net/2004/ironisnya.html

Tim Penyusun. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

Gie, Kwik Kian. 2008. Kebijakan Ekonomi Politik Dan Hilangnya Nalar. Jakarta : Buku Kompas.

Amien Rais, Mohammad. 2008. Agenda-Mendesak Bangsa ”Selamatkan Indonesia!”. Yogyakarta : PPSK Press.