Obyek Kajian Sosiologi Hukum

Menurut Gerald Turkel (Achmad Ali. 2009:61), pendekatan sosiologis juga mengenal studi tentang hubungan antara hukum dan moral serta logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis antara lain:

1.  Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka.
3. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi hukum.
4.  Bagaimana hukum dibuat.
5. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.
   
   
   
   
   
   
   
   
   Schuyt (Achmad Ali. 2009:64) mengemukakan pokok-pokok bahasan sosiologi hukum, yang mencakupi empat pokok bahasan:
   a. Sistem-sistem hukum.
   b. Organisasi sosial dari hukum.
   c. Warga negara dalam hukum.
   d. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum.

Penghapusan RSBI, Munculnya Isu Primordial dalam MK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang menimbulkan perdebatan luas dikalangan masyarakat. Hal ini bisa saja terjadi karena alasan penghapusan tersebut tidak jelas atau hanya dengan intepretasi hukum yang multitafsir. MK sebagai wasit sistem hukum dan aturan di Indonesia harus bijak dalam masalah yang positif bagi bangsa. Tampaknya MK dalam menentukan vonis besar itu terjebak isu primordial seperti diskriminasi, liberalisme dan kapitalisme. Apalagi alasan lain MK yang tidak masuk akal karena pemakaian bahasa pengantar bahasa Inggris di sekolah itu. Sebaiknya ide progresif dan cerdas dari sekolah elit itu jangan dikorbankan karena hanya terjebak isu primordial seperti liberalisasi, kastanisasi atau apapun sebutan primordial lainnya. Kalaupun ada permasalahan dan kendala, yang dimatikan bukan ide progresif positif sekolah elit itu tetapi permasalahannya diperbaiki.

MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.

Ilmu Ekonomi Makro

Teori ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, dan mempunyai beberapa alternatif penggunaan. Terbatasnya sumber daya yang ada, padahal kebutuhan manusia untuk berbagai hal tidak terbatas, menyebabkan perlunya manusia mempelajari ilmu ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan. Terbatasnya sumber daya membuat manusia harus melakukan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Pilihan yang diambil adalah pilihan yang memberikan keuntungan paling besar. Sehubungan dengan hal ini, ilmu ekonomi dapat pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai pilihan dan pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan yang ada dalam kondisi yang terbatas.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif Republik Indonesia

Setiap bangsa di muka bumi ini tidak terlepas kerjasamanya dengan bangsa lainnya dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional dari bangsa tersebut. Kepentingan nasional merupakan kunci politik luar negeri suatu negara di bumi ini. Suatu negara dalam forum internasional akan selalu memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh: dalam rangka mengurangi pengangguran dan peningkatan devisa, negara kita telah melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam hal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.

Pengertian Politik Luar Negeri

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

MDGs

Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang menjadi komitmen negara-negara Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tersebut mencakup 8 (delapan) kelompok tujuan yaitu 

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global.

Disaster Management: Perspektif Politik dan Kebijakan

Berbicara Indonesia kini tidak dapat melepaskan diri dari fenomena bencana alam yang kerap melanda, terutama pasca peristiwa Tsunami Aceh di penghujung tahun 2004. Berbagai rentetan bencana alam silih berganti menghujam ibu pertiwi, baik bencana alam besar maupun kecil. Dalam 3 tahun terakhir ini saja, Indonesia telah mengalami berbagai bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara 26 Desember 2004, gempa bumi di Yogyakarta 27 Mei 2006, tsunami di pantai selatan Jawa pada 17 Juli 2006, dan gempa bumi di Bengkulu pada pertengahan tahun 2007, belum lagi ditambah berbagai bencana seperti banjir yang telah menjadi bencana langganan tiap tahun di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini dimungkinkan karena secara geografis, Indonesia terletak di kawasan yang rawan terhadap bencana (ring of fire). Tema “Tantangan Indonesia Membangun Di Tengah Bencana” inilah yang kemudian diangkat dalam Refleksi Akhir Tahun 2007 Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI. Sri Yanuarti, Kepala Bidang Perkembangan Politik Nasional, menjadi salah satu pembicara mewakili Pusat Penelitian Politik LIPI dengan makalahnya yang berjudul “Disaster Management: Perspektif Politik dan Kebijakan”.

SEKTOR RIIL SEBAGAI PENOPANG KEMANDIRIAN INDONESIA MELALUI OPTIMASI UMKM

Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 203,5 juta, Indonesia merupakan nomor empat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Letaknya cukup strategis karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Di atas Indonesia ada ruang angkasa yang juga strategis sifatnya untuk penempatan satelit bagi komunikasi modern. Sumber daya alamnya melimpah, lautnya penuh ikan. Perut buminya diisi dengan minyak, emas, dan bahan bahan mineral lainnya. Tanah pertaniannya luas dan sebagian merupakan tanah tersubur di dunia. Hutannya merupakan paru paru dunia yang amat penting. Penduduknya sebagian besar beragama Islam yang potensial memiliki api dan semangat kemajuan yang menggelora dan yang merupakan suatu agama yang menjadi pendukung puncak civilisasi umat manusia selama ratusan tahun lamanya di masa silam. Singkatnya Indonesia berpotensi menjadi suatu kekuatan utama dunia.