SEKTOR RIIL SEBAGAI PENOPANG KEMANDIRIAN INDONESIA MELALUI OPTIMASI UMKM

Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 203,5 juta, Indonesia merupakan nomor empat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Letaknya cukup strategis karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Di atas Indonesia ada ruang angkasa yang juga strategis sifatnya untuk penempatan satelit bagi komunikasi modern. Sumber daya alamnya melimpah, lautnya penuh ikan. Perut buminya diisi dengan minyak, emas, dan bahan bahan mineral lainnya. Tanah pertaniannya luas dan sebagian merupakan tanah tersubur di dunia. Hutannya merupakan paru paru dunia yang amat penting. Penduduknya sebagian besar beragama Islam yang potensial memiliki api dan semangat kemajuan yang menggelora dan yang merupakan suatu agama yang menjadi pendukung puncak civilisasi umat manusia selama ratusan tahun lamanya di masa silam. Singkatnya Indonesia berpotensi menjadi suatu kekuatan utama dunia.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SUKOHARJO

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan sangat penting keberadaanya bagi kelangsungan hidup sebuah negara bangsa. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul dibutuhkan satu proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pendidikan semata, tetapi juga harus didukung perannya oleh masyarakat dan pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai pemegang amanah tertinggi dari UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.

Seiring bergulirnya reformasi di negara Indonesia yang menuntut otonomi daerah maka secara bertahap pun kewenangan penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada tiap - tiap pemerintah daerah. Dengan diserahkannya kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah berarti telah ada keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik tanpa harus banyak terpaku pada aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah pusat.

Demikian pula dengan pemerintah kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah daerah setempat yang memiliki hak dan wewenang dalam pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah dengan mengeluarkan kebijakan gratis bagi sekolah negeri. Kebijakan pendidikan gratis yang dikeluarkan mulai tanggal 2 Januari 2007 diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun. Sekolah negeri yang mendapatkan kebijakan gratis dimulai dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA pada jalur pendidikan formal.

SAR Search And Rescue

Search And Rescue (SAR) pada hakekatnya adalah suatu kegiatan kemanusiaan yang merupakan kewajiban moral setiap orang meliputi segala hal kegiatan pencarian, pemberian pertolongan dan penyelamatan jiwa manusia dari berbagai musibah, baik dalam penerbangan, pelayaran dan bencana lainnya dengan meminimalisir jumlah korban dan harta benda. Indonesia sendiri dilihat dari kondisi geografis dituntut mampu melaksanakan suatu kegiatan SAR secara terpadu, terampil dan profesional. Perkembangan SAR di Indonesia banyak mengalami perubahan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan operasi SAR. 

Perkembangan tersebut dimulai melalui suatu konvensi Internasional dimana  Indonesia sendiri telah masuk menjadi anggota beberapa organisasi antara lain :

1.              International Civil Aviation Organization (ICAO) sejak tahun 1950 dimana terdapat pasal yang menerangkan mengenai Standar International mengenai Search ang Rescue yang meliputi organisasi, tugas dan kerjasam dengan negara tetangga.

2.              International Maritim Organization (IMO) sejak tahun 1974 dimana diatur juga mengenai organisasi, tugas dan kejasama dengan Negara tetangga.

3.              Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan setiap Negara anggota mempunyai unit tugas dalam hal Search And Rescue.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam perkembangannya, Indonesia mempunyai unit tugas dalam bidang SAR yang dimulai dengan didirikannya Pusat SAR Indonesia (PUSSARI) kemudian Badan SAR Indonesia (BASARI) yang merupakan Lembaga Koordinator tingkat pusat dan Badan SAR Nasional (BASARNAS) yang merupakan lembaga pelaksana tingakt pusat..

Sejarah Perkembangan Pemilu di Indonesia

1.     Pemilihan umum di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955. Saat itu, pemilu diadakan dua kali, untuk anggota DPR pada bulan September dan Konstituante pada bulan Desember. Pemilu ini merupakan pemilu proporsional. Pemilu saat itu menghasilkan 27 partai dan 1 perorangan. Ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu tersebut, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. 
2.      Pada zaman Demokrasi Terpimpin, Presiden Soeharto menyusutkan partai menjadi 10, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji,dan partai Islam Perti. Partai-partai tersebut mengikuti pemilu pada tahun 1971, karena di zaman Demokrasi Terpimpin tidak ada pemilu. 
3.         Setelah Demokrasi Terpimpin yang semi otoriter runtuh, pemilu kembali diadakan pada zaman Demokrasi Pancasila, dengan Golkar sebagai pemenangnya. Pemilu pada zaman ini hanya terdiri dari 3 peserta, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Hal ini terus berlangsung sampai zaman Reformasi 
4.      Pada zaman Reformasi, pemilu diadakan tahun 1999 dengan diikuti 48 partai, dan yang berhasil duduk di DPR sebanyak 21 partai. Kemudian pada tahun 2004, Indonesia untuk pertamakalinya mengadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai. Pemilu 2004 menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di tahun 2009, pemilu diadakan kembali dengan diikuti 44 partai, dan memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pemimpin Berkarakter

Pemimpin Berkarakter