SEKTOR RIIL SEBAGAI PENOPANG KEMANDIRIAN INDONESIA MELALUI OPTIMASI UMKM

Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 203,5 juta, Indonesia merupakan nomor empat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Letaknya cukup strategis karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Di atas Indonesia ada ruang angkasa yang juga strategis sifatnya untuk penempatan satelit bagi komunikasi modern. Sumber daya alamnya melimpah, lautnya penuh ikan. Perut buminya diisi dengan minyak, emas, dan bahan bahan mineral lainnya. Tanah pertaniannya luas dan sebagian merupakan tanah tersubur di dunia. Hutannya merupakan paru paru dunia yang amat penting. Penduduknya sebagian besar beragama Islam yang potensial memiliki api dan semangat kemajuan yang menggelora dan yang merupakan suatu agama yang menjadi pendukung puncak civilisasi umat manusia selama ratusan tahun lamanya di masa silam. Singkatnya Indonesia berpotensi menjadi suatu kekuatan utama dunia.

Tetapi dengan sangat sedih dapat dikemukakan bahwa Indonesia pada saat ini jauh dari posisi yang seharusnya ditempati sesuai dengan jumlah penduduknya yang besar. Akan tetapi, kemandirian ekonomi negara bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sumber daya alam (SDA) Indonesia sangat melimpah, didukung oleh SDM yang potensial, merupakan faktor penting dalam mewujudkan harapan tersebut. Dengan pengeloaan yang baik, maka akan mampu memberikan nilai tambah (added value) sepenuhnya untuk perekonomian Indonesia sehingga bisa menciptakan suatu kemandirian. Namun, kemandirian tersebut hanya bisa terwujud jika pemerintah memiliki perencanaan jelas tentang pembangunan perekonomian.

kemandirian perekonomian Indonesia bisa diwujudkan walaupun membutuhkan waktu cukup lama. Banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian tersebut. Perbaikan kualitas SDM, pembenahan infrastruktur, dan yang terpenting lagi adalah niat untuk perbaikan itu sendiri

kemandirian ekonomi itu bukan berarti semuanya dilakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak luar (asing). Sebab, bagaimana pun kerja sama asing memang diperlukan dalam pembangunan ekonomi, tetapi jangan sampai disalahartikan yang justru memosisikan perekonomian Indonesia malah di bawah kendali asing.

bila pemerintah tidak memiliki perencanaan jelas dalam pembangunan ekonomi maka akan mengakibatkan keterpurukan yang lebih fatal. Misalnya, APBN sebagai dasar perencanaan keuangan negara selama setahun tidak boleh diprioritaskan untuk membayar utang luar negeri. Jangan sampai dalam anggaran pembangunan yang begitu sulit direalisasikan itu, yang dipentingkan adalah bayar utang,

Meski demikian, lemahnya keahlian masyarakat Indonesia mengenai teknologi merupakan salah satu penyebab negara ini membutuhkan pihak asing yang memang lebih menguasai teknologi. Dengan masuknya mereka ke Indonesia, di sinilah harus diberikan pembelajaran teknologi kepada masyarakat. Jadi, saat mereka sudah hengkang dari negara ini, paling tidak masyarakat Indonesia mengerti teknologi yang pernah dipelajari dari asing yang kemudian diterapkan di negara sendiri,

pemerintah harus melakukan evaluasi kebijakan ekonomi, sekaligus menghilangkan kesan lebih mementingkan negara dan lembaga donor asing. Indonesia perlu melakukan evaluasi karena liberalisasi saat ini sudah sangat bebas. Liberalisasi ini merupakan bukti bahwa kekuatan asing masih kuat di Indonesia, terutama dalam hal intervensi kebijakan ekonomi makro dan keuangan

Evaluasi tersebut, perlu dilakukan agar Indonesia tidak makin terpuruk. Seharusnya tekanan asing segera dihilangkan dengan kebijakan ekonomi yang mengandalkan potensi ekonomi negara. Tekanan asing terhadap kebijakan ekonomi pemerintah sudah tidak membuat bangsa ini mandiri lagi. Sebab, mulai dari kebijakan hingga berbagai produk serta jasa yang masuk dari luar negeri dikendalikan asing.

Untuk itu UMKM yang merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia dan harus lebih diutamakan. Karena berdasarkan sejarah perjalananan perekonomian bangsa ini, sektor UMKM adalah sektor yang mampu menyumbang banyak kontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah harus mengembangkan UMKM dengan alasan :

1.      Jumlah populasi UMKM di 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.

2.      Ekspor hasil produksi UMKM selama 2007 mencapai Rp142,8 triliun atau 20 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional Rp713,4 triliun. Nilai investasi fisik UMKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2007 mencapai Rp462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total PMTB Indonesia.

3.      Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM di 2007 tumbuh 6,4 persen, lebih tinggi daripada PDB nasional, mencapai Rp2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia. Ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, sektor UMKM-lah yang tetap mampu bertahan dan tetap memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia di saat sektor yang lain sebagian besar mengalami pertumbuhan yang negatif. Di samping mampu memberikan kontribuai positif dalam sisi PDB Indonesia, sektor UMKM juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

4.      Peranan UMKM terhadap pemerataan dan kesempatan kerja bagi masyarakat terbukti dapat membantu Pemerintah dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, usaha mikro kecil dan menengah terbukti tahan menghadapi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia.

5.      Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Hal inilah yang patutnya mendasari pemerintah kita untuk terus mendukung kemajuan pengembangan sektor UMKM. Sehingga sektor UMKM dapat tumbuh maju dengan pesat yang akhirnya mampu menyumbang banyak pemasukan (PDB) untuk negara serta dapat menjaring banyak para pekerja dalam jumlah signifikan yang akhirnya mampu dapat mengurangi jumlah pengangguran di negara kita.

UMKM juga memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja baru pada tingkat bawah. Di Indonesia terdapat sekitar 5 juta pelaku usaha kecil, apabila masing-masing diasumsikan mampu meyerap sepuluh orang saja, maka sekitar 50 juta tenaga kerja bisa diserap melalui sektor ini. Usaha yang cukup prospektif untuk pasar dalam negeri adalah tekstil dan makanan, sebab keduanya merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Melihat budaya masyarakat kita yang cenderung konsumtif, maka kedua jenis usaha tersebut sebenarnya sangat bagus.

Jenis usaha potensial lain, yang bisa dijadikan usaha alternatif, adalah mengembangkan berbagai produk lokal dan barang lokal. Untuk mengembangkannya memang diperlukan inovasi serta improvisasi secara komprehensif guna menjadikan produknya lebih kompetitif dengan produk impor. Kreativitas dan kecerdikan dalam memanfaatkan peluang yang ada juga sangat penting. Selain itu, diperlukan pula sikap dan pandangan yang optimis dalam mengembangkan usaha. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah menanamkan jiwa entrepreneurship kepada generasi muda, sebab merekalah yang akan menjadi generasi pewaris pembangun negeri.  Apabila proses ini sudah terakumulasi secara masif, maka bukan mustahil jika krisis finansial akan dapat direduksi melalui peran UMKM.