Obyek Kajian Sosiologi Hukum

Menurut Gerald Turkel (Achmad Ali. 2009:61), pendekatan sosiologis juga mengenal studi tentang hubungan antara hukum dan moral serta logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis antara lain:

1.  Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka.
3. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi hukum.
4.  Bagaimana hukum dibuat.
5. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.
   
   
   
   
   
   
   
   
   Schuyt (Achmad Ali. 2009:64) mengemukakan pokok-pokok bahasan sosiologi hukum, yang mencakupi empat pokok bahasan:
   a. Sistem-sistem hukum.
   b. Organisasi sosial dari hukum.
   c. Warga negara dalam hukum.
   d. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum.

Penghapusan RSBI, Munculnya Isu Primordial dalam MK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang menimbulkan perdebatan luas dikalangan masyarakat. Hal ini bisa saja terjadi karena alasan penghapusan tersebut tidak jelas atau hanya dengan intepretasi hukum yang multitafsir. MK sebagai wasit sistem hukum dan aturan di Indonesia harus bijak dalam masalah yang positif bagi bangsa. Tampaknya MK dalam menentukan vonis besar itu terjebak isu primordial seperti diskriminasi, liberalisme dan kapitalisme. Apalagi alasan lain MK yang tidak masuk akal karena pemakaian bahasa pengantar bahasa Inggris di sekolah itu. Sebaiknya ide progresif dan cerdas dari sekolah elit itu jangan dikorbankan karena hanya terjebak isu primordial seperti liberalisasi, kastanisasi atau apapun sebutan primordial lainnya. Kalaupun ada permasalahan dan kendala, yang dimatikan bukan ide progresif positif sekolah elit itu tetapi permasalahannya diperbaiki.

MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.

Ilmu Ekonomi Makro

Teori ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, dan mempunyai beberapa alternatif penggunaan. Terbatasnya sumber daya yang ada, padahal kebutuhan manusia untuk berbagai hal tidak terbatas, menyebabkan perlunya manusia mempelajari ilmu ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan. Terbatasnya sumber daya membuat manusia harus melakukan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Pilihan yang diambil adalah pilihan yang memberikan keuntungan paling besar. Sehubungan dengan hal ini, ilmu ekonomi dapat pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai pilihan dan pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan yang ada dalam kondisi yang terbatas.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif Republik Indonesia

Setiap bangsa di muka bumi ini tidak terlepas kerjasamanya dengan bangsa lainnya dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional dari bangsa tersebut. Kepentingan nasional merupakan kunci politik luar negeri suatu negara di bumi ini. Suatu negara dalam forum internasional akan selalu memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh: dalam rangka mengurangi pengangguran dan peningkatan devisa, negara kita telah melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam hal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.

Pengertian Politik Luar Negeri

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

MDGs

Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang menjadi komitmen negara-negara Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tersebut mencakup 8 (delapan) kelompok tujuan yaitu 

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global.

Disaster Management: Perspektif Politik dan Kebijakan

Berbicara Indonesia kini tidak dapat melepaskan diri dari fenomena bencana alam yang kerap melanda, terutama pasca peristiwa Tsunami Aceh di penghujung tahun 2004. Berbagai rentetan bencana alam silih berganti menghujam ibu pertiwi, baik bencana alam besar maupun kecil. Dalam 3 tahun terakhir ini saja, Indonesia telah mengalami berbagai bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara 26 Desember 2004, gempa bumi di Yogyakarta 27 Mei 2006, tsunami di pantai selatan Jawa pada 17 Juli 2006, dan gempa bumi di Bengkulu pada pertengahan tahun 2007, belum lagi ditambah berbagai bencana seperti banjir yang telah menjadi bencana langganan tiap tahun di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini dimungkinkan karena secara geografis, Indonesia terletak di kawasan yang rawan terhadap bencana (ring of fire). Tema “Tantangan Indonesia Membangun Di Tengah Bencana” inilah yang kemudian diangkat dalam Refleksi Akhir Tahun 2007 Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI. Sri Yanuarti, Kepala Bidang Perkembangan Politik Nasional, menjadi salah satu pembicara mewakili Pusat Penelitian Politik LIPI dengan makalahnya yang berjudul “Disaster Management: Perspektif Politik dan Kebijakan”.

SEKTOR RIIL SEBAGAI PENOPANG KEMANDIRIAN INDONESIA MELALUI OPTIMASI UMKM

Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 203,5 juta, Indonesia merupakan nomor empat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Letaknya cukup strategis karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Di atas Indonesia ada ruang angkasa yang juga strategis sifatnya untuk penempatan satelit bagi komunikasi modern. Sumber daya alamnya melimpah, lautnya penuh ikan. Perut buminya diisi dengan minyak, emas, dan bahan bahan mineral lainnya. Tanah pertaniannya luas dan sebagian merupakan tanah tersubur di dunia. Hutannya merupakan paru paru dunia yang amat penting. Penduduknya sebagian besar beragama Islam yang potensial memiliki api dan semangat kemajuan yang menggelora dan yang merupakan suatu agama yang menjadi pendukung puncak civilisasi umat manusia selama ratusan tahun lamanya di masa silam. Singkatnya Indonesia berpotensi menjadi suatu kekuatan utama dunia.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SUKOHARJO

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan sangat penting keberadaanya bagi kelangsungan hidup sebuah negara bangsa. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul dibutuhkan satu proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pendidikan semata, tetapi juga harus didukung perannya oleh masyarakat dan pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai pemegang amanah tertinggi dari UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.

Seiring bergulirnya reformasi di negara Indonesia yang menuntut otonomi daerah maka secara bertahap pun kewenangan penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada tiap - tiap pemerintah daerah. Dengan diserahkannya kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah berarti telah ada keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik tanpa harus banyak terpaku pada aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah pusat.

Demikian pula dengan pemerintah kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah daerah setempat yang memiliki hak dan wewenang dalam pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah dengan mengeluarkan kebijakan gratis bagi sekolah negeri. Kebijakan pendidikan gratis yang dikeluarkan mulai tanggal 2 Januari 2007 diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun. Sekolah negeri yang mendapatkan kebijakan gratis dimulai dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA pada jalur pendidikan formal.

SAR Search And Rescue

Search And Rescue (SAR) pada hakekatnya adalah suatu kegiatan kemanusiaan yang merupakan kewajiban moral setiap orang meliputi segala hal kegiatan pencarian, pemberian pertolongan dan penyelamatan jiwa manusia dari berbagai musibah, baik dalam penerbangan, pelayaran dan bencana lainnya dengan meminimalisir jumlah korban dan harta benda. Indonesia sendiri dilihat dari kondisi geografis dituntut mampu melaksanakan suatu kegiatan SAR secara terpadu, terampil dan profesional. Perkembangan SAR di Indonesia banyak mengalami perubahan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan operasi SAR. 

Perkembangan tersebut dimulai melalui suatu konvensi Internasional dimana  Indonesia sendiri telah masuk menjadi anggota beberapa organisasi antara lain :

1.              International Civil Aviation Organization (ICAO) sejak tahun 1950 dimana terdapat pasal yang menerangkan mengenai Standar International mengenai Search ang Rescue yang meliputi organisasi, tugas dan kerjasam dengan negara tetangga.

2.              International Maritim Organization (IMO) sejak tahun 1974 dimana diatur juga mengenai organisasi, tugas dan kejasama dengan Negara tetangga.

3.              Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan setiap Negara anggota mempunyai unit tugas dalam hal Search And Rescue.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam perkembangannya, Indonesia mempunyai unit tugas dalam bidang SAR yang dimulai dengan didirikannya Pusat SAR Indonesia (PUSSARI) kemudian Badan SAR Indonesia (BASARI) yang merupakan Lembaga Koordinator tingkat pusat dan Badan SAR Nasional (BASARNAS) yang merupakan lembaga pelaksana tingakt pusat..

Sejarah Perkembangan Pemilu di Indonesia

1.     Pemilihan umum di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955. Saat itu, pemilu diadakan dua kali, untuk anggota DPR pada bulan September dan Konstituante pada bulan Desember. Pemilu ini merupakan pemilu proporsional. Pemilu saat itu menghasilkan 27 partai dan 1 perorangan. Ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu tersebut, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. 
2.      Pada zaman Demokrasi Terpimpin, Presiden Soeharto menyusutkan partai menjadi 10, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji,dan partai Islam Perti. Partai-partai tersebut mengikuti pemilu pada tahun 1971, karena di zaman Demokrasi Terpimpin tidak ada pemilu. 
3.         Setelah Demokrasi Terpimpin yang semi otoriter runtuh, pemilu kembali diadakan pada zaman Demokrasi Pancasila, dengan Golkar sebagai pemenangnya. Pemilu pada zaman ini hanya terdiri dari 3 peserta, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Hal ini terus berlangsung sampai zaman Reformasi 
4.      Pada zaman Reformasi, pemilu diadakan tahun 1999 dengan diikuti 48 partai, dan yang berhasil duduk di DPR sebanyak 21 partai. Kemudian pada tahun 2004, Indonesia untuk pertamakalinya mengadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai. Pemilu 2004 menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di tahun 2009, pemilu diadakan kembali dengan diikuti 44 partai, dan memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pemimpin Berkarakter

Pemimpin Berkarakter

GLOBALISASI SEBAGAI ROTOR SEMANGAT CINTA TANAH AIR

Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi yang secara mendunia menyebabkan hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi tersebut sehingga jarak antara negara yang satu dengan yang lain terasa tidak ada. Dengan arus globalisasi yang kuat pada abad 21 ini, bagi negara berkembang seperti Indonesia harus mewaspadai dampak dari adanya globalisasi, sehingga dapat menjadikan globalisasi sebagai sebuah peluang untuk perkembangan bangsa bukannya menjadi sebuah ancaman. Dana Moneter Internasional didefinisikan globalisasi ekonomi sebagai: sebuah proses sejarah, hasil dari manusia dan kemajuan teknologi. Ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi di seluruh dunia, khususnya melalui perdagangan dan arus keuangan. Istilah ini juga merujuk pada gerakan orang (tenaga kerja) dan pengetahuan (teknologi) melintasi perbatasan internasional. Pengaruh globalisasi meliputi berbagai aspek kehidupan. Meskipun ada sedikit masyarakat yang menolak globalisai karena menganggap globalisasi hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Tetapi penolakan itu tidak ada pengaruhnya karena kuatnya arus globalisasi masuk melalui berbagai saluran, diantaranya adalah :

a.       lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan

b.      lembaga keagamaan

c.       indutri internasional dan lembaga perdagangan

d.      wisata mancanegara

e.       saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional

f.       lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional

g.      lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler

AMANDEMEN UUD 1945 UNTUK SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN PLURALISTIS

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

 Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu "amendment". Amends artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. Jadi yang dimaksud dengan Amandemen UUD 45, artinya misalnya pasal-pasalnya dari UUD 45 itu sudah mengalami perubahan yang tertulis atau maknanya. Ada perbedaan antara rancangan UUD yang dibuat oleh pantia BPUPKI dengan naskah UUD 45 yang disetujui dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi dasar UUD 45 yang belum diamandemen adalah UUD 45 yang tercantum dalam ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) no.1. No.2 memilih Soekarno Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden. No.3 berbunyi : Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Dan memang dalam Aturan Peralihan UUD 45, pasal IV tercantum Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Dengan perkataan lain saat itu Presiden berkuasa tampa batas karena presiden berfungsi sebagai eksekutif sekaligus sebagai pimpinan legislatif. Ini menunjukkan bahwa Indonesia kurang demokratis, padahal Republik Indonesia saat itu harus menunjukkan sifatnya yang didukung rakyat. Makanya konstitusi Negara Indonesia harus diamandemen.

Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau mengubah UUD 1945 karena yang menjadi penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik, rusaknya manajemen negara yang mereproduksi KKN, hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah UUD Republik Indonesia 1945. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam penerapannya kemudian  bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali kepemimpinan nasional rezim orde lama (1959 – 1966) dan orde baru (1966 – 1998) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang asli atau UUD 1945 yang belum mengalammi amandemen akan berperilaku sama dengan penguasa sebelumnya.

Jangan Mengeluh - Artikel Motivasi dan Cerita Motivasi

Jangan Mengeluh - Artikel Motivasi dan Cerita Motivasi

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

E-Government adalah sebuah cara bagi pemerintahaan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo merupakan gabungan atau merger dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Sukoharjo. Hal ini terjadi sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, maka terbentuklah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan gabungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Sukoharjo. Status dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo itu sendiri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan dibidang Pendidikan mulai dari pra sekolah sampai tingkat menengah, serta melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah.

AKHIR DARI KAPITALISME AKHIR DARI DUNIA

Pada era globalisai saat ini, meskipun perang dingin sudah usai, tapi pengaruh ideologi masih tetap saja kuat. Kekalahan ideologi sosialisme dengan ditunjukan oleh hancurnya tembok berlin. Meskipun ideologi sosialisme mencoba untuk bangkit kembali, yang ada adalah kapitalisme semakin kuat untuk mempertahankan pahamnya. Terlebih lagi negara-negara yang berpaham ideologi kapitalisme adalah negara-negara besar dan adikuasa. Negara-negara tersebut juga semakin menekan dan mempengaruhi negara lain untuk berideologi kapitalisme agar kekuatan kapitalisme semakin besar. Dengan begitu kapitalisme akan tetap bertahan sampai negara yang memakai ideologi tersebut hancur.

KETAHANAN PANGAN BURUK MENJADIKAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENGIMPOR BERAS

Sebagai bangsa besar yang dikenal sebagai negara agraris, swasembada beras merupakan sebuah kewajiban untuk diwujudkan tanpa boleh ditawar lagi. Selama ini Indonesia selalu bergantung pada negara lain untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Dalam sejarah negara Indonesia hanya pernah dua kali mencapai swasembada beras yaitu pada tahun 1984, ini menunjukan sebuah prestasi yang pernah di capai indonesia dalam mencukupi kebutuhan pangan rakyat, namun prestasi itu tidak berlangsung lama karena kebijakan pemerintah yang salah arah menyebabkan ketergantungan pangan dari impor. Sungguh ironis sebagai negara besar yang mempunyai predikat sebagai negara agraris setiap tahunnya harus mengandalkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kewajiban untuk mencapai swasembada beras bukan hanya pada petani, akan tetapi pihak akademisi dan pemerintah juga dituntut kinerjanya untuk mengembangkan dunia pertanian. Ada banyak cara yang dapat ditempuh agar tercapai swasembada beras secara berkesinambungan.

Pandangan terhadap Budaya Flores

Pualu Flores adalah pulau yang berada di deretan kepulauan dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Flores berada di Kepulauan Flores yang dikelilingi oleh Pulau Komodo, Rinca, Ende, Solor, Adonare dan Lomblem.Penduduk Flores bukan merupakan satu suku bangsa dengan satu kebudayaan yang seragam.di pulau itu ada delapan suku bangsa yang memiliki logat bahasa yang berbeda-beda. Kedelapan suku bangsa tersebut yaitu (1) Orang Manggarai; (2) Orang Riung; (3) Orang Ngada; (4) Orang Nagekeo; (5) Orang Ende; (6) Orang Lio; (7) Orang Sikka: (8) Orang Larantuka.

Tiga Generasi Memiliki Hari Kelahiran Sama - Artikel Motivasi dan Cerita Motivasi

Tiga Generasi Memiliki Hari Kelahiran Sama - Artikel Motivasi dan Cerita Motivasi

Pandangan Terhadap Budaya Jawa

Sebelum terjadi perubahan-perubahan status wilayah seperti sekarang ini, daerah Jawa meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri. Daerah di luar daerah itu disebut pesisir dan ujung timur. Di dalam pergaulan hidup sehari-hari mereka bebahasa jawa. Ketika mengucapkan bahasa jawa ini, mereka harus memperhatikan dan membeda-bedakan keadaan orang yang diajak berbicara atau yang sedang dibicarakan berdasarkan usia maupun status sosialnya. Demikian pada prinsipnya bahasa jawa jika ditinjau dari criteria tingkatannya yaitu bahasa jawa ngoko dan karma. Bahasa jawa ngoko digunakan untuk orang yang sudah di kenal dan akrab dan terhadap orang yang lebih muda usianya serta lebih rendah derajad atau status sosialnya. Lebih khusus lagi ada bahasa ngoko lugu dan ngoko andap. Sedangkan untuk bahasa karma digunakan untuk berbicara dengan orang yang sudah akrab, tetapi yang sebaya dalam umur dan derajad dan juga terhadap orang yang lebih tinggi derajadnya.